jelaskan tentang piutang dana perimbangan pemerintah daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. jelaskan tentang piutang dana perimbangan pemerintah daerah

Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 160 ayat (6), Pasal. Belanja barang dan jasa Lain-lain pendapatan yang Belanja modal sah Pemda Dana. Baca selengkapnya untuk mengetahui alokasi dan pemanfaatan DBH untuk daerah. Hukum Positif Indonesia- Pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan. 3. Setelah itu terjadi kembali beberapa perubahan dalam. Informasi Publik. Berasal dari APBN, lalu diberikan kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerahnya dalam implementasi otonomi daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta lain-lain. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh: a. Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Pengalokasian DAU didasarkan atas formula dengan konsep Alokasi Dasar dan Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara Kebutuhan. 05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XII. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. TENTANG. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam. Piutang yang terjadi sebagai akibat pengelolaan keuangan pemerintah daerah,. Belanja4 negara terdiri atas belanja (oleh dan untuk) pemerintah pusat5 dan belanja untuk daerah6. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan danPendapatan lain-lain yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No. (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Adanya biaya yang merupkaan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa. 07/2022, BN. SENDIRI DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL Syukriy Abdullah dan Riza Rona Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia. 3. id, pendapatan transfer adalah jenis pendapatan dari pelaporan lain. 33/2004) c. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya. Ringkasan APBD TA 2017 adalah dokumen yang berisi data pokok dan analisis kinerja keuangan daerah seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2017. rahma815 rahma815 06. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018 Martin Tamaro Siburian martintamarosiburian@gmail. Pemerintah; b. 15 Daerah, UU 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Daerah; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat. 34 Tahun 2004 (RI, 2004) tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah ke dalam 3 bagian yaitu : a) Pendapatan Asli Daerah. Bab 1 berisi tentang Pendapatan dan Biaya yang di dalamnya juga menjelaskan tentang fleksibilitas, biaya serta pelaporan. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD 60 (enam puluh) hari kerja. dana perimbangan dari pusat ke daerah. 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. Total Pinjaman Pemerintah Pusat dikurangi Piutang kepada Pemerintah Daerah. Dana perimbangan dalam alokasinya yang memiliki peran utama sesuai tujuan penyelenggaraanya dalam mengatasi ketimpangan tersebut yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Piutang Transfer Lainnya; 6. DBH Sumber Daya Alam: i. 2. Secara garis besar, jenis piutang daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/KPKNL adalah: 1. UU No. Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah. Dimana 60 persen menjadi jatah. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai penerimanaan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan Menurut Peraturan Pemerinth Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. PRINSIP UMUM a. Selain mempercepat pemberdayaan masyarakat, dana perimbangan juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah. Pemerintah daerah. 2004 kemudian diperbarui dan disempurnakan menjadi UU No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET TETAP 1. Terhadap piutang daerah dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada dasarnya dapat dilakukan penghapusan sehingga menyebabkan hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas piutang daerah dimaksud, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam(3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan terbagi menjadi 3 jenis yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU),. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kisi-kisi penyusunan soal ini terdiri dari beberapa materi pokok, antara lain : 1) persamaan dasar akuntansi, 2) Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo, 3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 4) Praktikum laporan keuangan pemerintah daerah. 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Dalam Undang-Undang ini Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Daerah, berupa dana bagi hasil (DBH),. Ilustrasi, uang rupiah. Jadi, dalam artikel soal persamaan. KSAP telah menerbitkan IPSAP, yaitu:DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. 61) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari kekayaan alam yang ada pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan. DANA PERIMBANGAN . 2. perangkat daerah yang dipimpinnya; 6. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan. bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan. 2016 Akuntansi. Lain-lain Penerimaan yang sah. 139/PMK. Terakhir ada lain-lain PAD yang sah. Kinerja pemerintah daerah dalam laporan laba rugi dapat dikategorikan efektif jika rasio yang diperoleh adalah kurang dari 100% atau kurang dari satu. Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Piutang Lain-lain PAD yang Sah 5. 2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penundaan dan/ atau pemotongan penyaluran dana transfer urn um dalam hal daerah tidakInterpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara. Pendapatan daerah meliputi: (a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Dana Perimbangan, dan (c) Lain-Lain Pendapatan. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Asas umum pengelolaan keuangan daerah b. 445,00 39,30, Pada Tahun 2014 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tidak hanya terdiri dari penerimaan kas namun juga penerimaan non kas. Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa et al. 1 Tahun 2022. Oleh karena itu, sumber-sumber Keuangan Negara harus dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah. (2) Penyusunan. Dana perimbangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (APBN) kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai seluruh kegiatan dan. menjelaskan bahwa peranan pemerintah pusat lebih. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. (2016) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini sejalan dengan penelitian Masdiantini dan Erawati (2016), Budianto dan. Akuntansi Piutang PEMDA. Hak Cipta Direktorat. Pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 5 Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu 6 atau lebih entitas akuntansi yang menurut. go. TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara indonesia, dimana. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, menteri lain sesuai dengan kebutuhan, perwakilan Asosiasi Pemerintah. Sampel pada penelitian ini berjumlah 19 Kabupaten/kota. 181. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan Pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menemukan momentumnya pada masa reformasi, yakni dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas. 2022/NO. 21. Menimbang. 1. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. daerah, mengharuskan Pemerintah Pusat menguasai sumber-sumber pendapatan yang cukup besar. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. jelaskan tentang piutang dana perimbangan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara. pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berorientasi pada pelayanan umum, pemerintah kota palembang telah mempedomani peraturan daerah no 2 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata. Latar Belakang. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Piutang Pajak Daerah 2. Terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan. Piutang Bagi Hasil Dari Kabupaten; 7. 33 Tahun 2004 dan Pemerintahan Daerah dan PP. Dengan berlakunya undang-undang ini, pemerintah. Dengan latar belakang tersebut, maka urutan pembahasan dimulai dari beban 16 . “Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. PGRI I No 117 Sonosewu, Yogyakarta. Piutang Pendapatan Lainnya b. Gubernur, bupati, atau walikota wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah kepada otoritas di bidang pasar modal dengan tembusan kepada Direktur. 1. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka mendanai desentralisasi fiskal. dan dana penyesuaian serta dana bagi hasil milik pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan. 16 C. Menurut Undang-Undang No. NOMOR 23 TAHUN 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan - antara Pemerintah. kepada FKTP milik Pemerintah Daerah. Penelitian menggunakan data panel, dengan4. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, fungsi APBD (Anggaran Pendapatan dan. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 6. Jumlah yang telah disalurkan ini, mencapai 68,7% dari total alokasi, berdasarkan pagu. Jelaskan tentang piutang dana perimbangan pemerintah daerah, Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 Novita Niswani niswaninovita@gmail. Pendapatan Asli Daerah (PAD): PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JAKARTA, KOMPAS. sehingga pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturran perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah; b. Pelaksanaan desentralisasi fiskal terjadi secara resmi pada era Reformasi, tepatnya dimulai sejak 1 Januari 2001. Piutang Dana Alokasi Umum; 3. dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kas, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke kas daerah. DEFINISI - 1 Peraturan Pemerintah No. Sebagai informasi, webinar ini merupakan seri ketujuh dari 14 webinar yang diselenggarakan untuk menyambut HUT ke-13 DDTC yang akan jatuh pada 20 Agustus. 2 Ibid, Pasal 1 Angka 3. TENTANG DANA PERIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan; Mengingat: 1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PEMERINTAHAN DAERAH. Peta Situs |. Bagian pemerintah tersebut dialokasikan pada seluruh kabupaten dan kota dengan pembagian sebagai berikut: 6,5% dibagi secara merata pada seluruh kabupaten dan kota. Yang selanjutnya terkait dengan jenis soal yang akan disampaikan. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu : 1. Permasalahan tersebut antara lain karena bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana perimbangan diberikan ke masing-masing daerah sejak pertama kali otda diberlakukan. Yaqin, A. variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana perimbangan pemerintah pusat (DAU, DBH, DAK), PAD, dan pendapatan lain yang sah. dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ditegaskan. Lain-lain Pendapatan. UMUM. 13 Tahun 2006 ASET TETAP PP No. Akuntansi. KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia) Andi Nur Annisa NP1, Muhammad Ikbal Abdullah1, Muhammad Iqbal1, Nina Yusnita Yamin1 1Jurusan Akuntansi ,Fakultas Ekonomi dan. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU dapat disimak dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);.